Bergerak Menyongsong Kemenangan

Pindah ALAMAT

2008-05-07T20:14:00.004+07:00

Asssalamu'alaikum

Rekan2 seperjuangan PKB yang saya banggakan

Saya sampaikan bahwa fokus informasi PKB di blog ini saya alihkan ke blog generasi PKB dengan alamat di http://generasipkb.wordpress.com

Terimakasih

Gus Muhammad SAW

2007-08-07T14:14:00.000+07:00

Oleh : Emha Ainun Nadjib

Sudah terpecah dan terkeping sampai seberapa PKB, juga NU? Tidak. Kita ambil perspektif lain. Itu bukan bentrok, bukan perpecahan. Itu romantisme demokrasi. Itu dinamika ijtihad (perjuangan pemikiran). Itu produk wajar dari tradisi berpikir merdeka: salah satu prinsip yang membuat manusia bernama manusia.

Sebagaimana kalau jumlah pemeluk Islam ada sejuta, maka dimungkinkan ada sejuta aliran, dipersilakan setiap orang memberlakukan tafsirnya masing-masing, dan satu-satunya yang berhak menagih pertanggungjawaban adalah Tuhan. Silakan ada golongan NU, Muhammadiyah, Persis, Persis NU, Persis Muhammadiyah, Muhammad NU, Suni, Syiah, Sun`ah, Syinni, PKNU, Langitan, Bumian, Lautan, Gunungan, PKB Alwiyah, PKB Wahidiyah, PKB Muhaiminiyah, PKB Yenniyah... semakin banyak semakin demokratis dan menghibur.

Tapi omong-omong sebenarnya PKB adalah satu-satunya parpol yang konstituennya paling berakar. Mungkin tidak tepat benar metafor berikut ini: tapi ibarat hutan dan taman: PKB adalah upaya membangun hutan menjadi taman. Taman PKB berbasis di hutan yang melahirkan PKB, dengan akar dan sifat hutan yang masih kental. Golkar, misalnya, adalah sebuah taman modern yang profesional, sejumlah pohon diambil dari hutan dan tetap mendayagunakan kimia tanah hutan --tetapi ia sebuah taman teknokratis yang tidak memprimerkan hutan.

Semua -PDI-P, PPP, PKS, PAN, PD, atau PBB-- juga tidak steril hutan, tetapi PKB yang paling jelas berakar di hutan. Asal muasal sosiokulturalnya, dialektika historisnya, masih menampakkan kekentalan perhubungan antara tamannya dan hutannya. Sebagaimana PAN, PKS, PPP, dan PBB "gagal" mewujudkan jargonnya Cak Nurcholish Madjid "Islam yes, partai Islam no" --PKB-lah yang paling kental setting budaya santrinya. "Partai Islam no" susah keluar dan berkembang dari lembaran AD-ART-nya, de facto tetap saja "partai Islam". Meskipun Ifrith Sekjen Komunitas Jin Internasional direkrut masuk PKB, tetap saja yang terjadi bukan pluralisme, orang tetap menganggap Jenderal Ifrith yang masuk NU supaya kalau meninggal ditahlili.

Andaikan saja tradisi transformasi sosial berlaku cukup matang di Indonesia, kemudian atas dasar itu PKB dibangun kembali secara modern, maka dia susah ditandingi oleh kelompok politik yang mana pun lainnya.

Tetapi PKB semakin seru saja bergumul di dalam bungkusan "sarung" tradisional. Mungkin saja sarung itu bermerek "Gus". Belum tentu benar, tapi kalau mau menabung pembelajaran tentang PKB hari ini, ada baiknya kita tengok sosiologi budaya "gus", bahkan mungkin "antropologi"-nya.

Sopan santun Jawa menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Kanjeng Nabi. Dalam bahasa Arab: Sayyid, semacam Sir. Sayyidina Muhammad.

Beliau pernah bilang, "Saya jangan di-sayyid-sayyid-kan". Maka, masyarakat Muhammadiyah cenderung tidak memakai gelar Sayyidina. Panggil ngoko saja: Muhammad. Tetapi, kalau kita menyebut pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dengan "Dahlan" saja, "Si Dahlan", atau dulu ketika beliau masih sugeng kita menyapa beliau: "Mau ke mana, Lan?" --teman-teman Muhammadiyah banyak tak siap juga.

Jadi idiom "Sayyidina" itu mungkin berkonteks budaya sebagaimana kita memanggil "Pak", "Mas", "Om". Tentu saja "saya jangan di-sayyid-sayyid-kan" itu tidak berhenti pada makna harafiah. Maksudnya, Kanjeng Nabi kita jangan feodal, jangan menjunjung-junjung secara tidak rasional. Allah semata yang 'Ali Akbar, Yang Mahatinggi dan Mahaagung. Sampai-sampai beliau tidak mau digambar wajahnya, khawatir jadi ikon, branding, berhala, mitos.

Di kalangan Jawa tradisi, dipakai kata "kanjeng", "raden" atau "den". Den-nya masyarakat santri adalah "gus". Gus itu semacam raden yang "Islami". Di Jombang ada Gus Rur, Gus Nur, Gus Dur. Untuk saya ada gelar VIP: "Guk", Guk Nun. Itu panggilan sesama teman penggembala kambing, kerbau, sapi, ngasak di sawah.

Gus itu lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan dengan den. Itu berlaku tak hanya secara tradisional. Semua wacana, persepsi, dan analisis tentang wilayah perpolitikan tertentu di Indonesia selama 35 tahun ini terlalu meremehkan dahsyatnya kekuatan "gus". Sampai hari ini kita gagal ilmu, gagal objektivitas, gagal kejujuran, gagal kerendah-hatian dan kejantanan di dalam memotret fenomena sangat faktual itu dalam frame pemikiran demokrasi, egaliterianisme, independensi budaya dan politik.

Itu pun kalau bicara tentang Gus Dur, NU, PKB, Muhaimin Iskandar, Yeni Wahid, PKNU, Choirul Anam, Kiai (desa pesantren bernama) Langitan, dan seterusnya, tanpa setting sejarah yang "masuk lubuk hutan" secara cukup memadai. Gus Dur, NU, PKB, dan lain-lain hanya kita jadikan anasir-anasir dari khayalan akademik kita yang asyik sendiri dengan huruf-huruf, yang karena para akademisi dan pengamat adalah penguasa negeri wacana, maka mereka mengumumkan kepada dunia dan dirinya sendiri bahwa NU itu begini, Gus Dur itu begitu --kemudian tatkala besoknya terbukti tak ada eskalasi rasional dari wacana-wacana itu, kita diam-diam melupakannya.

Emha Ainun Nadjib
[Kolom, Gatra Nomor 37 Beredar Kamis, 27 Juli 2007]

Loyalitas Kader Muda Parpol

2007-08-01T19:15:00.000+07:00

Salam,

Dalam benak pikiran saya, memang terbentang optimistis PKB akan tetap jaya di pemilu nanti, dan ini sering didengungkan oleh DPP, termasuk Gus Dur. Bayangan ini tambah positif tatkala generasi2 muda di PKB [baca : garda bangsa dll] tetap loyal dan taat dengan aturan partai. Jika pun mereka terbukti tidak loyal karena perbedaan kepentingan, otomatis langsung di-cut oleh pengurus.

Ini lah yang sangat saya salut untuk perkembangan partai ini. Sebab, dalam perkembangan saat ini, kaum muda partai lainnya malah "arogan" dan seakan "acuh tak acuh" terhadap sang induk nya .. malah terkesan sang induk nya pun "emang gue pikirin". Kondisi ini bisa kita lihat pada PPP dan Partai Demokrat. Gerakan Pemuda Ka'bah dan Barisan Muda Demokrat sebagai bagian dari penerus dan penjaga keputusan partai PPP dan PD, malah "seenaknya" dan terang2an mbalelo dengan keputusan induk dengan cara mendukung Adang. Mereka terkadang hanya berargumen bahwa perbedaan pendapat adalah biasa .... dan tidak mempedulikan lagi keutuhan partainya.

Terlepas dari alasan mereka, maka saya yakin bibit regenerasi partai tidak bisa berjalan mulus dan memunculkan konflik yang siri alias diam2 ... yang sesungguhnya lebih dahsyat dampaknya dari konflik terbuka namun masih terkontrol.

Salam kemenangan,

Silaturahim Anggota Milist PKB

2007-07-16T08:14:00.000+07:00

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Kebangkitan !!!

Mengharap kehadiran rekan-rekan semua, member milist partai_kebangktan_ bangsa@yahoogrou ps.com untuk meluangkan waktunya dan menyempatkan hadir pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2007
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Kantor DPP PKB, Jl. Kalibata Timur I no. 12 Jakarta Selatan (peta menyusul)
Acara : Silaturrahim member milist Partai Kebangkitan Bangsa

Adapun untuk perkiraan susunan acaranya adalah sebagai berikut :
1. Pembukaan / Alfatihah
2. Sambutan
- Perwakilan Member / penggagas acara
- Perwakilan Pengurus DPP PKB
3. Ta'aruf
4. Diskusi Isu-isu Terkini
5. Follow up
6. Penutup/Do'a

Bagi rekan yang berada di luar negeri kami akan mengusahakan untuk bisa diadakan teleconference.
Demikian kami sampaikan, kehadiran rekan-rekan semua selalu kami nantikan.
Terima kasih...

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

NB :
INFAQ : RP. 25.000,- (konsumsi, dll); diberikan di lokasi acara ke Gus Maul.
Contact person :
- Ahmad Syauki - 081511017655
- Agus Maulana - 081574914194 , YM : amaz_axe27
- Eko Agus Priyono - 085692211067 / 021-99697223 ; YM : exoap

Salam hangat,
an. penggagas ide

Selamat untuk Sang Sekjen

2007-05-25T09:00:00.000+07:00

Assalamu'alaikum ..

Kami atas nama keluarga besar Muda PKB mengucapkan selamat atas terpilihnya Sekjen PKB (yg lama), Ir. Lukman Edy menjadi Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dalam tugas untuk mengabdi pada bangsa dan masyarakat Indonesia.

Kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Sang Sekjen PKB baru, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenni Gus Dur, mudah2an menjadi energi baru untuk menuju pada pemenangan PKB di tahun 2009.

Kami yakin atas kualitas dan kapabilitas Anda pada posisi Anda sekarang ini.

Selamat Bekerja dan Sukses Selalu .....

Partai Hijau, What Next?

2007-05-15T09:03:00.000+07:00

Oleh : Luchman Hakim, Dosen dan Aktivis NU Japan

KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, barangkali adalah sosok yang sangat cemerlang untuk mewacanakan berbagai gagasan baru yang sebelumnya belum pernah tersentuh kompetitornya. Bagaikan setetes embun di tengah-tengah keterpurukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam di negara yang terkenal sebagai megabiodiversity country (negara dengan tingkat kekayaan hayati yang luar biasa), wacana green party yang dihembuskan sebagai visi perjuangan PKB ternyata telah menarik perhatian banyak kalangan pemerhati lingkungan, konservasionis, akedemisi dan rakyat yang haus akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya yang lebih lestari. Banjir Jakarta yang ditengarahi akibat kesalahan pembangunan dan habisnya daerah resapan air di daerah Bogor dan Jakarta hanyalah salah satu peneguh komitmen untuk cita-cita yang telah lama terpendam bagi pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perpektif politis, tentunya ini adalah saat yang tepat untuk mengeluarkan jurus green party, apalagi kerusakan akibat kemarahan alam terjadi di ibu kota negara.

Ditengah perjuangan menghentikan laju perusakan hutan, ekploitasi sumberdaya alam yang berlebihan dan kepunahan sumberdaya alam hayati (biodiversitas) , wacana PKB bagaimanapun adalah modal dan kekuatan politis penting bagi dukungan gerakan tersebut. Sebagai partai besar dengan jaringan akar rumput yang kuat, harapan masyarakat untuk mencipatakan pengelolaan lingkunan dan sumberdaya alam yang lebih baik dan berkelanjuan tentunya bukan tidak mungkin untuk terwujud. Namun demikian, kendala bagi pencapaian visi perjaungan ini agaknya akan terbentur pada kenyataan dimana harus diakui pemahaman kader-paker PKB sangat lemah. Para perencana kota yang nota bene-nya adalah kalangan terdidik seringkali masih membuat kesalahan fatal dalam melakukan gerakan penghijauan, baik secara filosofis maupun praktis. Apalagi para politisi, yang sangat sedikit diantaranya pernah mendengar “hakikat-hakikat lingkungan hijau”

Saya berpendapat, green movements harus dimaknai sebagai upaya-upaya dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Ada tiga pilar penting (ekonomi, ekosistem, dan sosial/budaya) yang harus diakomodasi dalam konsep pembangunan ini, dimana sejak dalam pikiran dan corat-coret di atas kertas tiga pilar tersebut harus ada dalam keseimbangan pemenuhan. Sebagai kekuatan politis yang meneguhkan perjuangannya untuk mencapai masyarakat yang mandiri dengan dukungan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik, kebijakan-kebijakan PKB seharusnya dibuat dengan melakukan analisis-analisis masalah secara terintegratif, yang akan menghasilkan blueprint yang tepat dan sesuai sasaran.

Alasan PKB di hati mereka ....

2007-04-25T16:28:00.000+07:00

Jutaan rakyat Indonesia memilih PKB sebagai pilihan aspirasinya. PKB dilahirkan sebagai partai nasionalis - religius yang inklusif dan terbuka untuk siapapun. Namun, sebagai partai yang lahir dari "rahim" PBNU dan dideklarasikan oleh tokoh2 NU terkemuka, tentu kebanyakan dari pendukung partai ini adalah Nahdliyyin, yang tersebar di bumi ini.

Ada baiknya kita perlu menengok apa alasan mereka memilih PKB sebagai tautan hatinya. Berikut ini beberapa alasan dari mereka :

Rulan Kis Riarto (Entrepreneur - Depok) :
"Saya dulu kader PKS, tapi setelah belajar agama lebih luas akhirnya saya keluar. Saya sekarang simpatisan PKB karena ideologinya yang nasionalis religius dan karena saya pengagum Gus Dur"

M. Jumadi (Profesional IT - Bekasi) :
"karena saya keturunan NU ... dan berharap bisa bantu PKB untuk membesarkan dan melanggengkan PKB"

Luthfi N. Ikhvan (Karyawan - Surabaya) :
"Alasanku cuma 1 : karena Gus Dur ..."

Achmad Ubaidillah (Mahasiswa S2 ITB asal Madura - Bandung) :
"karena PKB, adalah parpolnya orang nahdliyyin yang "resmi" (mngkin karena gus dur . hehehehe), maka aku dan keluargaku menjadi bagian dari parpol ini."

Ahmad Mukhlason (Karyawan dan Mahasiswa S2 Universiti Teknologi Petronas Malaysia) :
"Aq dukung PKB ya .. karena panggilan NURANI. Saya punya harapan besar pada partai ini... sebagai wadah aspirasi kaum Nahdliyin. Biar dak selamanya jadi orang pinggiran mulu. Selamat Buat Mbak Yeni sbg sekjen baru PKB!"

Langkah Jitu Konsolidasi NU/PKB

2007-04-23T17:19:00.000+07:00

Assalamu'alaikum ..

Langkah baik dari DPW PKB Jabar kembali kita patut acungi jempol ... mereka menggelar pertemuan antara NU dan PKB untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang kadang muncul karena konflik di tubuh NU/PKB. Kesadaran membangun hubungan NU/PKB yang baik mesti dimiliki simpatisan, kader dan pengurus NU dan PKB di manapun juga karena secara emosional dan kultural keduanya tidak bisa dipisahkan.

Liputan ini bisa Anda baca dengan meng-klik DI SINI .

Mudah2an langkah ini bisa diikuti oleh simpatisan, kader dan pengurus PKB di manapun juga.

Wassalamu'alaikum

Selamat Jalan Kyai ...

2007-04-21T17:49:00.000+07:00

Innalillahi Wainna Ilaihi Roji'un ..

Kita kembali berduka, salah satu kader terbaik PKB dan Ulama NU Bekasi, KH. Aminullah Muchtar, Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren An Nur, Bekasi, telah menghadap Allah Swt pada hari Rabu, 11 April 2007 dalam usia 53 tahun.

Pada masa hayatnya, selain dikenal sosok yang sangat dekat dengan Gus Dur, sang almaghfurlah juga dikenal sebagai sosok yang gigih berjuang untuk kemaslahatan umat.

Tak lupa, kami sampaian duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah2an almaghfurlah termasuk dalam golongan ahlul jannah dan keluarga almaghfurlah diberikan kekuatan dan ketabahan.

Allahummaghfirlahu warhamu waafihi wa'fuanhu

Selamat jalan kyai .. mudah2an kami bisa melanjutkan perjuangan ...

Menuju Kemenangan 2009

2007-04-21T17:23:00.000+07:00

Assalamu'alaikum wr wb,

Rekan2 perjuangan semuanya ...

Pemilu 2009 di depan mata .. banyak sekali perjuangan rekan, teman, dan semuanya pecinta PKB untuk bisa menuju kemenangan PKB yang maha berat ini.

Saya mungkin "rada" optimis dengan target 2 besar di pemilu nanti seperti yang disampaikan petinggi DPP beberapa waktu lalu. Kata "rada" mungkin bisa dimaklumi karena kondisi realitas politik internal dan eksternal yang terjadi selama ini.

Yang jelas, seandainya arus bawah PKB pada diam apakah target itu bisa berhasil. Niscaya tidak ! Namun saya begitu senang dengan kombinasi pengurus DPP sampai level ke bawah yang digerakkan oleh kaum muda PKB yang progressif dan berjiwa loyalitas tinggi.

Bagi Anda yang duduk dalam kepengurusan PKB, kami begitu berharap program2 partai bisa dijalankan dengan baik dan tanggungjawab serta menyentuh lapisan masyarakat di bawah, perihal ini mudah2an PKB2 di cabang bisa meniru langkah PKB Bogor yang digawangi rekan Ir. Heri Firdaus dengan gebrakannya, berupa pengobatan gratis dll, dan katanya ada MASURA bulan mei nanti.

Dalam pandangan saya, kegiatan MASURA begitu efektif untuk mengakrabkan kembali hubungan jama'ah, khususnya NU dengan PKB. Banyak sekali di daerah yang hubungan NU dan PKB belum begitu kondusif. Oleh karenanya, langkah cerdas Gus Dur dengan MASURA nya ini mudah2an bisa dijalankan juga dengan PKB di manapun.

Sedangkan saya dan mungkin rekan2 pendukung PKB di luar kepengurusan, hanya bisa berusaha dalam kapasitasnya dengan cara kami masing2 juga. Mungkin di antara kami ada yang sifatnya propaganda pemikiran Gus Dur, tukang counter untuk anti Gus Dur, analis politik pro-PKB, dll, termasuk yang jago IT bisa menyumbangkan ilmunya untuk sosialisasi PKB melalui dunia maya.

Sebagai bagian dari usaha sosialisasi yang semakin luas kepada masyarakat virtual, kami mencoba menyuguhkan blog ini. Blog ini dalam tahap pengembangan dan kami sangat berharap partisipasi rekan2 dalam hal tulisan, saran konstruktif dan lainnya.

Mudah2an Allah memberkahi perjuangan kita semua. Amin

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Tariq
Wassalamu'alaikum

Membangun Loyalitas dan Integritas Kader Partai

2007-04-12T20:12:00.000+07:00

Oleh : A. Maulana al-Brebesy*

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa jantung pertahanan sebuah partai terletak pada kekuatan loyalitas dan integritas para anggotanya. Tak kan berarti sebuah partai jika tidak ada bagian penyokong utama organisasi tersebut, yaitu anggota. Namun, kekuatan loyalitas dan intergritas anggota tidak lah muncul begitu saja. Ia dilandasi oleh berbagai kekuatan dalam diri mereka. Tidak sedikit loyalitas itu datang atas dasar kesamaan visi dan misi, datang dari ikatan emosional, rasional, juga tidak sedikit yang loyal karena unsur duniawi.

Keloyalan anggota yang kokoh biasanya tidak menganut sistem “balas budi” dan juga segala aksesoris keduniaan. Ia lahir dalam pandangan yang utuh karena kecintaan yang tulus, dan kadang penuh ikatan emosional. Lebih dari itu, juga karena rasionalisme yang matang terhadap partai tersebut. Tidak sedikit partai politik di Indonesia yang berkembang atas dasar ikatan emosional, meskipun di sisi lain tentu saja atas dasar beberapa kesamaan visi dan misi.

Partai yang berbasis atas dasar ikatan emosional biasanya lahir dari latarbelakang keagamaan, suku atau ideologi. Di sini kita akan menemukan beberapa partai yang masuk dalam kategori tersebut, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilahirkan oleh rahim Nahdlatul ‘Ulama (NU), Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibidani oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, Partai Bulan Bintang (PBB) yang dibentuk oleh kalangan Masyumi dan lainnya.

Partai-partai yang berbasis ikatan emosional tersebut tentunya bisa lebih mudah menjaring masa di bawah pada awal pembentukannya, tentu saja karena dorongan ikatan emosional tersebut. Malah konon, sewaktu pembentukan PKB, jajaran petinggi NU waktu itu menginstruksikan pengurus NU sampai ke kepengurusan paling bawah untuk segera membantuk kepengurusan PKB. Hal ini tentunya sangat positif bagi mereka yang bergerak di politik praktis -dalam hal ini PKB- karena bisa cepat berkonsolidasi, namun juga dirasa menjadi efek negatif bagi mereka yang bertahan untuk menjaga identitas sebagai organisasi keagamaan (NU).

Meskipun mereka cenderung mudah menjaring massa, namun untuk perkembangan dan eksistensi sebuah partai, tidak bisa mengandalkan dari ikatan emosional. Tidak sedikit partai yang akhirnya tidak eksis karena kurangnya pembenahan partai secara utuh. Salahsatu contoh yang bisa kita lihat adalah Partai Bulan Bintang (PBB), yang kemarin waktu pemilu tahun 2004 tidak bisa memenuhi batas electrocal treshold untuk ikut pemilu selanjutnya. Bisa saja hal ini terjadi pada partai-partai yang kini masih eksis, seperti PKB, PAN atau lainnya jika tidak bisa mengantisipasi dari sekarang atau mungkin tidak bisa mengatasi permasalahan internal partai yang terjadi selama ini.

Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam diri partai, yang bisa berujung pada terjadinya ketidakeksistensian, maka partai tentunya harus membuat program dan stategi yang efektif. Program yang efektif ini juga harus dijalankan sebaik mungkin secara komprehensif dan terpadu. Tidak sedikit partai yang sudah membuat program ini secara detail, namun aplikasinya masih nol. Salahsatu instrumen penting dalam program partai untuk menjaga eksistensi tersebut adalah kaderisasi partai.

Jika mau jujur, program kaderisasi yang berkelanjutan dalam tubuh partai sekarang ini sangat sedikit. Disini kita mungkin bisa menemukan sebuah contoh partai yang cukup baik dalam program kaderisasi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS, yang awalnya adalah kelanjutan dari Partai Keadilan, bisa dibilang cukup memberikan prospek yang baik dalam kancah perpolitikan bangsa. Hal ini tentunya tidak terlepas dari program kaderisasi partai, selain program-program penting lainnya.

Menilik lebih jauh pada kaderisasi di tubuh PKS, maka kita akan menemukan akar kekuatannya yang bertumpu pada kekuatan anggotanya di dalam lingkaran-lingkaran pengajian (baik kecil maupun besar) dan dibina secara berkesinambungan. Bahkan untuk identitas anggota pun mereka memiliki tingkatan-tingkatan sendiri, dan untuk masuk tiap tingkatan itu juga melalui suatu ujian atau pelatihan. Program pembinaan anggota ini lah yang kiranya patut ditiru oleh partai lain, meski dalam kemasan yang berbeda. Langkah ini ibaratnya untuk mengantisipasi terjadinya kapal yang ombang-ambing atau mungkin karam karena kapal memiliki awak yang kompeten.

Membangun Loyalitas dan Integritas Kader
Tidaklah mudah untuk membangun loyalitas dan integritas kader sebuah partai. Hal ini perlu kematangan konsep dan kebijakan partai yang cerdas serta didukung penuh oleh segenap anggota partai. Meski demikian, dalam penglihatan penulis, sedikitnya ada 5 (lima) langkah besar dalam upaya membangun loyalitas dan integritas partai.

5 langkah besar tersebut adalah pertama, menanamkan ideologi partai secara rapi dan mendalam; kedua, memberikan dukungan penuh kepada anggota/kader dalam setiap kegiatan partai (baik secara moril maupun spirituil); ketiga, membentuk jaringan anggota/kader yang representatif, berkualitas dan profesional; keempat, menyelenggarakan program pembinaan anggota/kader secara terpadu, merata dan berkelanjutan; dan terakhir, kelima, memberdayakan anggota/kader secara optimal di tengah-tengah masyarakat.

Ideologi yang ditanamkan kepada anggota/kader partai tentunya disesuaikan dengan jiwa dan semangat partai tersebut pada saat dilahirkan. Sebagai contoh pada PKB, selain mengidentitaskan dirinya sebagai partai nasionalis, pluralis (keberagaman) dan inklusif (keterbukaan), PKB juga tetap menggunakan hubungan emosionalnya dengan Nahdlatul ‘Ulama sebagai bidan yang melahirkannya di masa reformasi. Ideologi NU dan ajaran Ahlus Sunah Wal Jama’ah pun menjelma menjadi jimat PKB dalam meraup suara massa di bawah, khususnya di Jawa. Tak pelak, eksistensi PKB dan segala lika likunya juga terkadang menjadi catatan tersendiri bagi NU. Jika hubungan emosionalnya dengan NU dan sifat nasionalisme dalam diri partai bisa dirancang dan dikonstruksi dengan begitu rapi, maka tidak mustahil akan lahir loyalitas yang tinggi dalam generasi-generasi PKB. Hal ini juga berlaku pada partai-partai yang lain agar bisa tetap eksis di kancah perpolitikan bangsa Indonesia, tentunya disesuaikan dengan ideologi dan sifat organisasinya masing-masing.

Langkah lainnya adalah perlunya dukungan yang kuat dari partai kepada anggota/kader dalam mengikuti kegiatan atau program partai. Tidak sedikit dari anggota, simpatisan bahkan kader yang keluar dari partai karena kurangnya dukungan dari organisasi. Dukungan tersebut tidak berarti berupa materiil atau sesuatu yang di-uang-kan, melainkan suatu bentuk penghormatan atau penghargaan kepada anggota/kader untuk bisa aktif secara optimal. Sebagai contoh adalah perlunya sarana prasarana yang memadai untuk melakukan koordinasi atau proses administrasi organisasi. Meskipun hal ini tidak menjamin dalam kuatnya partai, tetapi penulis meyakini bahwa hal ini sangat menunjang dalam menjaga loyalitas dan integritas anggota/kader partai, sehingga secara langsung memberikan masa depan yang cerah dalam keberlangsungan partai nantinya.

Selain itu, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pembentukan jaringan anggota/kader yang representatif, dalam arti jaringan anggota/kader tersebut bisa mewakili organisasi/partai dalam wilayah tertentu. Juga bersifat merata, artinya jaringan tersebut dibangun di seluruh wilayah, tempat partai dibangun. Di sisi lain, jaringan ini juga diharapkan bisa menjadi wadah anggota/kader partai yang berkualitas dan profesional. Kualitas di sini bisa dilihat dari segi manapun juga, yang jelas tingkat loyalitas dan integritas terhadap partai tidak perlu diragukan. Sedangkan profesional, organisasi yang dibangun tersebut bekerja atas dasar kemampuan manajerial yang baik dengan berlandaskan aturan organisasi yang ada.

Langkah keempat dalam membangun loyalitas adalah menyelenggarakan program pembinaan anggota/kader secara terpadu, merata dan berkelanjutan. Terpadu berarti program dibangun secara utuh dan bertahap sampai selesai. Merata berarti program pembinaan dilaksanakan di semua lini kehidupan dan dimanapun. Kalau pun tidak bisa dilaksanakan pada semua wilayah, maka perlu dilakukan sistem prioritas sehingga tujuan organisasi bisa optimal. Sedangkan program yang berkelanjutan tentunya program bisa dilaksanakan secara terus menerus sesuai periode waktu yang disepakati dalam organisasi.

Langkah kelima menurut penulis adalah partai mampu memberdayakan anggota/kader secara optimal untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Partai mampu mengarahkan dan memobilisasi massa di bawah sebagai bagian dari partai yang turut berpartisipasi dalam kekuatan sosial masyarakat. Hanya saja, kiprah yang dilakukan bukanlah semata-mata atas dasar instruksi atau perintah partai, melainkan sebagai tanggung jawab secara moral di tengah masyarakat. Apalagi dalam kaitannya dengan bidang sosial, maka hal ini adalah sudah menjadi komitmen pada diri tiap partai yang ada. Karena pada hakikatnya, partai tidak sekedar bisa membawa seseorang menuju kepada kekuasaan, atau sekedar mediator dalam mengaspirasikan suara di bawah, tetapi partai adalah organisasi yang lahir dalam upaya membangun masyarakat sipil yang kuat dan menyeluruh di berbagai bidang kehidupan. Jika partai bisa membangun keadaan ini, niscaya loyalitas dan integritas anggota/kader partai pun bisa meningkat.

Langkah-langkah tersebut di atas pada hakikatnya adalah bagian integral dari program partai secara keseluruhan. Sungguh menjadi kekuatan besar dalam diri sebuah partai jika bisa melaksanakan program-program partai yang ada, termasuk program kaderisasinya. Program kaderisasi menjadi sesuatu yang sangat penting karena menyangkut tongkat kepemimpinan partai, dengan kata lain menyangkut keberlangsungan sebuah partai. Partai yang bekerja dengan sistem kaderisasi yang baik tentu saja memberikan masa depan yang cerah. Sebaliknya, tanpa program kaderisasi yang baik maka partai tidak bisa tumbuh dan berkembang secara baik, malah mungkin kehancuran yang akan datang. Wallahu ’Alam Bish Showab.

-------------------------------------------------------------
*Anggota Komunitas Muda untuk Indonesia Bangkit (KOMMIT)

PKB, Tamatkah Riwayatmu?

2007-04-12T19:42:00.000+07:00

Oleh : A. Maulana al-Brebesy*

Sebagai partai yang lahir dari rahim PB NU, idealnya PKB bisa menyatukan potensi dan sumber daya manusia NU dalam suatu wadah politik tunggal yang baik. Namun realitasnya, hal ini tidak mudah dilakukan meskipun secara historis NU sedari awal turut berkiprah dan berpengalaman panjang dalam jagad perpolitikan bangsa, khususnya setelah menjelma sebagai partai politik sendiri, yaitu Partai NU (1952 - 1973). Sejarah bangsa pun mencatat, Partai NU waktu itu cukup solid dan begitu disegani oleh partai-partai lainnya karena kekuatannya yang besar.

Kini, PKB yang dianggap sebagai penjelmaan partai warga NU masih di dera berbagai masalah. Salah satu masalah terkini adalah terjadinya perpecahan di kalangan kyai. Hal ini tentunya menjadi problem serius bagi perkembangan PKB ke depan, karena posisi kyai sangat strategis dan bisa dikatakan sebagai salah satu ”pemegang saham” terbesar di partai ini. Parahnya, perpecahan tersebut berujung pada pembentukan partai baru di kalangan warga NU. Bahkan dalam suatu sumber berita (Rakyat Merdeka Online, 23/11 2006), K.H. Ma’ruf Amin (Rais Syuriyah PB NU), salah seorang kyai NU yang cukup berpengaruh dan dulu turut serta dalam pembentukan PKB pada tahun 1998 berpendapat bahwa riwayat PKB kini sudah tamat. Benarkah?

PKB dan Dinamika Konflik
Sejak kelahirannya pada tanggal 23 Juli 1998, PKB dinilai belum mampu secara maksimal untuk menjadi ”rumah politik” yang nyaman bagi warga NU. Indikasi ini bisa terlihat dari realitas internal partai yang selalu terjadi konflik sampai pada fase pertentangan yang akut, yaitu terjadinya perpecahan. Setelah Matori Abdul Djalil -mantan Ketua Umum PKB- dipecat dari kepengurusan dan membentuk Partai Kejayaan Demokrasi (PKD) bersama kader muda PKB, Abdul Khalik Ahmad, kini di penghujung akhir 2006, sejumlah kyai pendukung PKB pun mengambil sikap mufaraqah dari PKB dengan membentuk partai baru, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang berasaskan Islam berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

PKNU ini bisa dikatakan sebagai reinkarnasi dari PKB versi Muktamar Surabaya pimpinan K.H. Abdurrahman Chudhori dan Drs. H. Choirul Anam. Ini dikarenakan PKNU lahir dari buah ekspresi akhir pendukung PKB Anam atas gagalnya pertarungan ”memperebutkan” kepemimpinan PKB yang sah melawan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar pasca dikeluarkannya Putusan Kasasi MA No. 02/K/Parpol/ 2006 tanggal 7 September 2006 dan Surat Menkumham No. M14-UM.06.08 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006.

Sejumlah kyai yang terlibat dalam pembentukan PKNU diantaranya K.H. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), K.H. Abdurrahman Chudlori (Tegalrejo, Magelang), K.H. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri), K.H. Nurul Huda Djazuli (Ploso, Kediri), K.H. Ma'ruf Amin (Jakarta), K.H. Warsun Munawwir (Krapyak, Yogyakarta), K.H. Muhaiminan Gunardo (Parakan, Temanggung), K.H. Dimyati Rois (Kendal) dan K.H. Sofyan Miftahul Arifin (Situbondo). Beberapa kyai di atas merupakan kyai khos NU yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Forum Ulama Langitan, yang dulunya sering menjadi rujukan Gus Dur dalam mengambil berbagai keputusan.

Pada perkembangannya, K.H. Idris Marzuki menyatakan ketidaksetujuannya dengan nama PKNU karena dianggapnya nama tersebut tidak populis dan susah dicerna oleh umat di bawah. Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri itu lebih setuju jika nama dari partai yang baru dibentuk tersebut dengan nama Partai Bintang Sembilan. Istilah ”Bintang Sembilan” merupakan istilah yang sangat dikenal oleh kalangan NU karena kata ini merupakan identitas NU. Bahkan istilah tersebut sudah muncul pada awal pembentukan partai untuk warga NU pada tahun 1998 yang terjadi di Purwokerto, termasuk juga Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Kondisi politik PKB yang kurang kondusif di atas tentu saja bisa membingungkan konstituen PKB di bawah, khususnya Nahdliyyin yang menjadi basis utamanya. Apalagi ditambah dengan adanya proses recalling anggota FKB di DPR-RI dari kubu Anam yang selama ini bersebarangan, yaitu A.S. Hikam, Idham Cholied, Anas Yahya dan Saleh Abdul Malik. Proses recall ini tentu saja menimbulkan image negatif terhadap DPP karena terkesan berjiwa otoriter terhadap anggota yang berbeda pandangan meskipun DPP menilai bahwa hal itu sudah melalui prosedur administratif dan anggota yang di-recall tersebut tidak berkomitmen untuk membesarkan partai.

Belakangan ini, muncul wacana ”menengok rumah lama” atau kembali ke PPP dari tokoh muda PKB, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), yang juga mantan Sekjen PKB Anam. Gus Ipul memandang bahwa wacana ”menengok rumah lama” ini sebagai salah satu bentuk solusi untuk keluar dari konflik PKB. Wacana ini pun diikuti dengan langkah beliau mendekati tokoh-tokoh PPP, seperti HA Thoyfoer MC, tokoh PPP dari Jawa Tengah, dan KH Maimun Zubair, Ketua MPP DPP. Bahkan, acara halal bihalal yang diadakan oleh GP Ansor pun mengambil tajuk ”Semalam Menjadi PPP” dengan mengundang tokoh-tokoh PPP.

Eksistensi PKB ke Depan
Berbagai permasalahan yang selama ini mendera PKB bisa jadi akan membawa dampak serius jika tidak diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan diikuti dengan kerja nyata sampai ke jaringan PKB di bawah. Tentu saja, dampak serius dari kondisi di atas adalah kemungkinan merosotnya jumlah suara PKB pada pemilu 2009, seperti yang terjadi pada pemilu 2004, dimana PKB turun sekitar 2% suara dari pemilu 1999. Terlebih, kini sejumlah kyai basis pendukung PKB di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai lumbung suara PKB merapatkan barisan di tubuh PKNU.

Namun kalau kita menengok pengalaman 2 (dua) kali pemilu pasca reformasi, keberadaan PKB tetap eksis dan tidak bisa disaingi oleh partai lainnya yang berbasis Nahdliyyin, bahkan secara keseluruhan dari total suara pemilu, PKB tetap berada di jajaran 3 (tiga) besar. Beberapa partai politik yang berbasis massa NU pasca reformasi dan ikut dalam pemilu antara lain PKU-nya K.H. Yusuf Hasyim, Partai PNUI-nya K.H. Syukron Ma’mun, Partai SUNI-nya Abu Hasan, PPP dan PBR. Sebagian dari partai-partai tersebut kini terancam bubar, karena hasil perolehan suaranya pada pemilu lalu tidak memenuhi ambang batas suara (electoral treshold) yang ditentukan oleh KPU.

Menurut penulis, hal yang menjadi daya tarik Nahdliyyin untuk tetap memilih PKB, selain kelahirannya direstui dan difasilitasi oleh PB NU serta dideklarasikan oleh tokoh-tokoh NU terkemuka (K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Muchith Muzadi, K.H. Munasir Ali, K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Mustofa Bisri) adalah juga karena adanya ”putra emas” NU dalam tubuh PKB yaitu Gus Dur sendiri, yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Gus Dur dinilai oleh sebagian warga NU bukan sekedar tokoh NU semata dengan segudang ilmu dan pengalaman, namun juga ”magnet” dengan daya tarik yang sangat kuat. Bisa jadi, hal ini tidak hanya karena sosok beliau dari kalangan ”darah biru” NU, tetapi juga efek dari lamanya kepemimpinan Gus Dur yang panjang selama 3 (tiga) periode di tubuh organisasi keagamaan terbesar di tanah air itu (1984 - 1999). Bahkan tak bisa dipungkiri, kiprah sebagian politisi NU di negeri ini, khususnya pasca reformasi, tidak terlepas dari peran seorang Gus Dur.

Kelebihan lainnya, PKB sudah memiliki image yang begitu kuat pada masyarakat NU sebagai partainya ”wong NU”, khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pengamat politik, Laode Ida bahwa dukungan massa arus bawah terhadap PKB itu sudah seatle sebagai partai politik yang besar. Sedangkan pengaruh dari kyai-kyai yang berada di belakang PKNU, Wakil Ketua DPD ini berpendapat, bahwa pengaruh mereka terhadap keberlangsungan (akhir) PKB ada ketika para tokoh (kyai) di tingkat lokal solid satu sama lain. Kalau tidak solid, maka massa akan kembali ke partai yang dipimpin Gus Dur (PKB).

Secara infrastruktur, PKB juga tidak hanya memiliki jaringan yang kuat di tanah air, tetapi juga ada di luar negeri, seperti di Mesir, Malaysia dan lainnya. Apalagi, jatidiri PKB yang bersifat nasionalis relijius berdasarkan Pancasila, memungkinkan PKB bisa menjaring massa lebih besar lagi, termasuk dari unsur non-NU dan non-Islam. Hal ini berbeda dengan partai-partai berbasis Nahdliyyin lainnya yang berasaskan Islam dan terkesan sektarian. Dengan demikian, kiranya beralasan bahwa tidak ada istilah end of life (tamat riwayat) pada PKB, bahkan eksistensinya tetap diperhitungkan dalam ranah perpolitikan bangsa.

--------------------------
*Penulis : Wa. Sekjen Komunitas Muda untuk Indonesia Bangkit (KOMMIT)

Anggaran Dasar (AD) PKB

2007-03-22T19:04:00.000+07:00

ANGGARAN DASAR PKB
HASIL MUKTAMAR II SEMARANG

MUKADDIMAH

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestarinya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlaqul karimah.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikanlah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat PKB;
Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas;
Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
KEDAULATAN

Pasal 2
Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Muktamar.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 3
Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indondesia.

Pasal 4
Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5
Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Pasal 6
Partai berfungsi:
(a) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
(b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik;
(c) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat;
(d) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik.
(e) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7
Partai bertujuan:
(a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangakn dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945;
(b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
(c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Pasal 8
Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Bidang Agama: meningkatatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;

Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;

Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

BAB VI
LAMBANG

Pasal 9
Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB dibawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 10
Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota Partai.

Pasal 11
Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN SERTA PERANGKAT PARTAI

Pasal 12
(1) Struktur Organisasi Partai terdiri dari:
a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP;
b. Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
c. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
e. Organisasi Tingkat Desa/ Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;
f. Organisasi Tingkat Dusun/ Lingkungan/ Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPARt;
(2) Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP.

Pasal 13
Kelengkapan Partai terdiri dari:
a. Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Departemen;
b. Kelengkapan Partai di Daerah Propinsi disebut Biro;
c. Kelengkapan Partai di Daerah Kabupaten/ Kota disebut Divisi;
d. Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan disebut Seksi;

Pasal 14
Perangkat Partai terdiri dari Lembaga, Badan Otonom dan Fraksi.

Pasal 15
Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Kelengkapan, dan Perangkat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 16
Susunan Kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari:
Dewan Syura;
Dewan Tanfidz.

Pasal 17
(1) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi Partai yang membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan utama Partai;
(2) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah pimpinan tertinggi Partai yang menjadi rujukan utama atas pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai pada tingkatannya;
(3) Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif Partai yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis Partai.

Pasal 18
Ketentuan mengenai kedudukan, tugas serta wewenang Dewan Syura dan Dewan Tanfidz diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PERMUSYAWARATAN

Pasal 19
(1) Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:
a. Muktamar
b. Muktamar Luar Biasa
c. Musyawarah Kerja Nasional
d. Musyawarah Pimpinan Nasional
e. Musyawarah Wilayah
f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
g. Musyawarah Kerja Wilayah
h. Musyawarah Pimpinan Wilayah
i. Musyawarah Cabang
j. Musyawarah Cabang Luar Biasa
k. Musyawarah Kerja Cabang
l. Musyawarah Pimpinan Cabang
m. Musyawarah Anak Cabang
n. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
o. Musyawarah Kerja Anak Cabang
p. Musyawarah Ranting
q. Musyawarah Ranting Luar Biasa
r. Musyawarah Kerja Ranting
s. Musyawarah Anak Ranting
t. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa
u. Musyawarah Kerja Anak Ranting
(2) Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
PENGAMBILAN PUTUSAN

Pasal 20
(1) Pengambilan putusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 21
Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:
a. Iuran anggota;
b. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;
c. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
d. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 22
(1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar yang diselenggarakan khusus untuk itu.
(2) Muktamar tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Cabang dan keputusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang hadir dalam Muktamar.
(3) Apabila terjadi pembubaran Partai, maka segala hak milik Partai diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Muktamar.

BAB XIV
HIERARKHI TATA URUTAN ATURAN PARTAI

Pasal 23
Tata Urutan Aturan Partai terdiri dari :
a. Mabda’ Siyasi.
b. Anggaran Dasar.
c. Anggaran Rumah Tangga
d. Peraturan Partai
e. Keputusan Partai

BAB XV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 24
Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusat dibentuk oleh Deklarator, Dewan Pengurus Wilayah dibentuk oleh TIm Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh Tim Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang .

Pasal 25
Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Muktamar dalam tempo satu tahun sejak dideklarasikannya Partai, demikian pula Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dan Dewan Pengurus Ranting berkewajiban menyelenggarakan permusyawaratan sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal 26
Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal dideklarasikannya Partai.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
(2) Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Muktamar;
(3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 April 2005

MUKTAMAR II
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA KE III

dr. H. Sugiat Ahmad Sumadi SKM
Ketua

Hj. Zunatul Mafruchah
Sekretaris

-------------------------------------------------------------------------

Sumber : http://www.dpp-pkb.org

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB

2007-03-22T18:35:00.000+07:00

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

BAB I
LAMBANG

Pasal 1
Makna Lambang
(1) Arti Gambar adalah sebagai berikut:
a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar;
b. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.
c. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjua ngan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

(2) Arti warna adalah sebagai berikut :
a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan
c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia;

Pasal 2
Penggunaan Lambang
Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Peraturan Partai.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 3
Jenis Keanggotaan
(1) Anggota langsung adalah setiap warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara syah menjadi anggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugas kepartaian serta mengikuti kegiatan-kegiatan Partai;
(2) Anggota tak langsung adalah warga negara Indonesia yang belum/tidak terdaftar secara sah menjadi anggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang setempat dan secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan partai;
(3) Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada Partai atau orang-orang tertentu yang dipilih dan disetujui penetapannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai.

Pasal 4
Persyaratan Menjadi Anggota
Persyaratan menjadi anggota partai adalah sebagai berikut :
a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah;
b. Dapat membaca dan menulis;
c. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan platform Partai.

Pasal 5
Tata Cara Pendaftaran Anggota
Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota partai adalah sebagai berikut :
a. Mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Dewan Pengurus Ranting setempat, disertai pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, platform Partai, dan membayar uang pangkal;
b. Apabila permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon anggota selama 3 (tiga) bulan dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan Partai yang dilakukan secara terbuka;
c. Apabila selama menjadi calon anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal positif maka ia diterima menjadi anggota secara penuh dan kepadanya diberikan Kartu Anggota Partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
d. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6
(1) Anggota kehormatan dapat diterima pada tingkat Cabang keatas;
(2) Usulan agar seseorang diterima sebagai anggota kehormatan dapat diajukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai;
(3) Surat pengesahan anggota kehormatan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 7
Kewajiban Anggota
Setiap Anggota berkewajiban :
a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan Partai;
b. Setia dan tunduk kepada disiplin Partai;
c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan Partai serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya;
d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Partai serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan Partai dengan cara yang berakhlak;
e. Memupuk persatuan dan solidaritas di antara sesama anggota Partai ;
f. Membayar uang iuran anggota;

Pasal 8
Hak-hak Anggota
Setiap anggota partai berhak :
a. Mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai;
b. Memperoleh informasi atas seluruh aktivitas dan keputusan Partai;
c. Memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan politik dari Partai;
d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaaan dari Partai;
e. Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran dan kritik;
f. Memilih dan dipilih;
g. Hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 9
Disiplin Partai
(1) Anggota Partai dilarang merangkap sebagai anggota Partai lain;
(2) Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/atau tujuan Partai;
(3) Anggota atau kepengurusan Partai harus tunduk kepada pimpinan struktur organisasi Partai yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disiplin Partai lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 10
Gugurnya Keanggotaan
Seseorang anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannya dikarenakan:
a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Partai yang disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang Partai dan disertai sekurang-kurangnya satu orang saksi;
b. Meninggal dunia;
c. Diberhentikan.

Pasal 11
Tata Cara Pemberhentian Anggota
(1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Partai;
(2) Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari;
(3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;
(4) Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Partai, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya;
(5) Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagi anggota;
(6) Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Partai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang setingkat di atasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno;
(7) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi. Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambil putusan atas permintaan itu.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI PARTAI

Pasal 12
Dewan Pengurus Pusat
(1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi Partai yang bersifat kolektif;
(2) DPP memiliki wewenang:
a. Menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai;
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC);
c. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini.
(3) DPP berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai;
b. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Muktamar.

Pasal 13
Dewan Pengurus Wilayah
(1) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi;
(2) DPW memiliki wewenang:
a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Daerah Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai;
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Cabang (DPC) serta pembekuan Dewan Pengurus Cabang (DPC)
c. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang bersangkutan;
d. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini.
(3) DPW berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebikjasanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai.
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP);
c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Wilayah;

Pasal 14
Dewan Pengurus Cabang
(1) Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Kabupaten/Kota;
(2) DPC memiliki wewenang :
a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Partai;
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), dan mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) serta pembekuan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC).
d. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini.
(3) DPC berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Propinsi dan Kabupaten/ kota serta Peraturan Partai;
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Musyawarah Cabang.

Pasal 15
Dewan Pengurus Anak Cabang
(1) Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat kecamatan;
(2) DPAC memiliki wewenang:
a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Tingkat Kecamatan serta Peraturan Partai;
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) serta pembekuan Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
(3) DPAC berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan, serta Peraturan Partai;
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC);
c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang;

Pasal 16
Dewan Pengurus Ranting
(1) Dewan Pengurus Ranting (DPRt) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan;
(2) DPRt memiliki wewenang:
a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan serta Peraturan Partai;
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) serta pembekuan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt);
c. Menerima pendaftaran calon anggota partai disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
(3) DPRt berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan, serta Peraturan Partai;
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC);
c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Musyawarah Ranting;

Pasal 17
Dewan Pengurus Anak Ranting
(1) Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman;
(2) DPARt memiliki wewenang:
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, propinsi, Kabupaten/kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/ Kelurahan, dan Tingkat Dusun/lingkungan/kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai;
b. Menetapkan dan memberhentikan komisaris/ koordinator lapangan partai pada tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman berdasarkan Rapat Pleno;
(3) DPARt berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Ting kat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/ Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/ Kelurahan, Tingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai;
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarh Anak Ranting.

Pasal 18
Struktur Organisasi Kepengurusan Partai mengikuti struktur administratif pemerintahan.

Pasal 19
Ketentuan mengenai Dewan Pengurus Cabang (DPC) sebagaimana diatur dalam pasal 14 ART ini berlaku juga untuk perwakilan partai di luar negeri.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 20
(1) Dewan Syura adalah dewan pimpinan kolektif yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta mencerminkan representasi daerah, sebagai pemegang amanah kepemimpinan partai tertinggi di setiap tingkatan.
(2) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
(4) Dewan Syura Dewan Pengurus Cabang (DPC) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
(5) Dewan Syura Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
(6) Dewan Syura Dewan Pengurus Ranting (DPRt) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
(7) Dewan Syura Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
(8) Susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. Sedangkan susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota.
(9) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki tugas:
a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai;
b. Membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman umum kebijakan utama Partai oleh Dewan Tanfidz;
d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatannya masing-masing.
(10) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki tugas:
a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai;
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman umum kebijakan utama Partai oleh Dewan Tanfidz;
c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatannya masing-masing.
(11) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap pedoman umum kebijakan utama Partai yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Dewan Tanfidz berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan Partai.
(12) Tata cara pengambilan keputusan Dewan Syura adalah sebagai berikut:
a. Putusan Dewan Syura diambil dalam Rapat Dewan Syura yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) anggota Dewan Syura;
b. Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat;
c. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) peserta rapat;
d. Putusan Dewan Syura ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Syura.
(13) Di setiap tingkatan kepengurusan Dewan Syura diharuskan mengakomodir unsur perempuan dengan quota 30%.

Pasal 21
(1) Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi dan program partai di setiap tingkatan;
(2) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Muktamar untuk masa jabatan lima tahun
(3) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan lima tahun.
(4) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang (DPC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang untuk masa jabatan lima tahun.
(5) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan lima tahun.
(6) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting untuk masa jabatan lima tahun.
(7) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Ranting untuk masa jabatan lima tahun.
(8) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
(9) Dewan Tanfidz mulai dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.
(10) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki tugas:
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan Partai, dan peraturan Partai.
b. Menjalankan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura.
c. Mengelola kebijaksanaan, program, dan kegiatan Partai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan Partai.
d. Bersama Dewan Syuro Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkatannya masing-masing.
(11) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki tugas:
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan Partai, dan peraturan Partai.
b. Menjalankan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai dengan merujuk kepada Dewan Syura.
c. Mengelola kebijaksanaan, program, dan kegiatan Partai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan Partai.
d. Bersama Dewan Syuro menyampaikan laporan pertangungjawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkatannya masing-masing.
(12) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki wewenang :
a. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis Partai sebagai penerjemahan dari pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura.
b. Menentukan pola pengelolaan kebijaksanaan, program dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman umum kebijakan-kebijakan Utama Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan Partai.
c. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(13) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki wewenang :
a Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis Partai sebagai penerjemahan dari pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang merujuk kepada Dewan Syura.
b. Menentukan pola pengelolaan kebijaksanaan, program dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman umum kebijakan-kebijakan Utama Partai dengan merujuk kepada Dewan Syura serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan Partai.
ART PKB 45
c. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai di tingkatannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(14) Di setiap tingkatan kepengurusan Dewan Tanfidz diharuskan mengakomodir unsur perempuan dengan memenuhi quota 30%.

BAB V
LOWONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 22
(1) Lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Partai terjadi karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. diberhentikan.
(2) Pemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai.
(3) Pemberhentian secara tetap atau permanen Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa sesuai tingkatannya.
(4) Mekanisme dan tata cara mengenai pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 23
(1) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Partai dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus
(2) Pengisian lowongan antar waktu Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khusus sesuai tingkatannya.
(3) Sebelum ada keputusan pengisian lowongan antar waktu, maka Dewan Pengurus Partai dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk pejabat sementara yang disahkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing melalui rapat pleno.

BAB VI
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 24
(1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
(2) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC);
(3) Dewan Pengurus Cabang (DPC) dapat membekukan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Cabang DPC dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPRt) ;
(4) Pengambilan keputusan pembekuan oleh Dewan Pengurus Partai kepada Dewan Pengurus Partai di tingkat bawahnya sebagaimana dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai;
(5) Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan Partai;
(6) Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selambat-lambatnya 14 hari untuk memperbaiki pelanggarannya;
(7) Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Dewan Pengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara;
(8) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini, bertugas mempersiapkan penyelenggaraan forum permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru;
(9) Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara forum permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.

Pasal 25
Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB VII
KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI

Pasal 26
Departemen - Departemen
(1) Departemen adalah kelengkapan partai di tingkat Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Pusat (DPP);
(2) Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 27
Biro - Biro
(1) Biro adalah kelengkapan partai di Daerah Propinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
(2) Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

Pasal 28
Divisi – Divisi
(1) Divisi-divisi adalah kelengkapan partai di Daerah Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Cabang (DPC);
(2) Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC).

Pasal 29
Seksi-seksi
(1) Seksi adalah kelengkapan partai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
(2) Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pengurus Ranting (DPRt).

Pasal 30
Lembaga-lembaga
(1) Lembaga adalah perangkat khusus Partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai dalam bidang-bidang agama, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan;
(2) Lembaga dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai sesuai kebutuhan;
(3) Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai ke tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) disesuaikan dengan potensi Dewan Pengurus Partai masing-masing tingkatan;
(4) Lembaga berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatannya.

Pasal 31
Badan Otonom
(1) Badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat;
(2) Badan Otonom dapat dibentuk berdasarkan kepentingan perjuangan partai yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan, yang pelaksanaan dan pencapaiannya memerlukan garis instruksi dan/ atau konsolidasi dan/ atau koordinasi secara mudah, cepat, efektif dan efisien;
(3) Badan otonom untuk segmen pemuda ialah Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA BANGSA;
(4) Badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB;
(5) Badan otonom untuk kepentingan perjuangan partai yang berkaitan dengan bidang hukum dan hak asasi manusia ialah Lembaga Advokasi Hukum dan HAM yang disingkat LAKUMHAM
(6) Badan Otonom untuk kepentingan perjuangan partai selain yang dimaksud dalam ayat (3), (4) dan ayat (5) Pasal ini, dapat dibentuk menurut kebutuhan Partai dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) serta disahkan oleh Muktamar.
(7) Pimpinan Badan Otonom adalah salah satu dari anggota pengurus Harian Anggota Pleno Harian pada tingkatan masing-masing

Pasal 32
(1) Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing;
(2) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan asas, tujuan, dan usahanya dengan Partai;
(3) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan;
(4) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatan masing-masing. Dewan Pengurus Partai berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan/ atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan platform partai.

Pasal 33
Perangkat Partai Lainnya
(1) Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi partai, maka dapat dibentuk Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan, dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2) DPP PKB Membentuk Badan kehormatan untuk melakukan Arbitrase

BAB VIII
FRAKSI

Pasal 34
(1) Partai membentuk Fraksi di setiap Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan rakyat dan disebut Fraksi Kengkitan Bangsa, disingkat FKB;
(2) Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
(3) Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya;
(4) Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pengurus Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 35
(1) Fraksi Kebangkitan Bangsa di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
(2) Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
(3) Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
(4) Tata kerja Fraksi Kebangkitan Bangsa diatur dalam Peraturan Partai.
(5) Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa di semua tingkatan masing-masing hanya dibatasi sampai dengan 2 (dua) periode berturut-turut yang diatur dalam peraturan partai.
(6) Dalam hal-hal tertentu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa dapat membuat kebijakan yang lain dan diatur dalam peraturan partai.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN

Pasal 36
Muktamar
(1) Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
(2) Muktamar memiliki wewenang :
a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat;
b. Menetapkan dan/ atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Menetapkan Platform PKB untuk 5 (lima) tahun ke depan;
d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan;
e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Syura;
f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Umum Dewan Syura terpilih;
g. Calon Ketua Umum Dewan Tanfidz yang mendapat persetujuan Ketua Umum Dewan Syura terpilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
h. Apabila terdapat calon Ketua Umum Dewan Tanfidz yang tidak disetujui oleh Ketua Umum Dewan Syura terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah.
i. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Umum Dewan Syura dan Ketua Umum Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
j. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
(3) Muktamar diselenggarkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
(4) Peraturan tata tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar.

Pasal 37
(1) Peserta Muktamar adalah :
a. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua Departemen, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat;
b. Utusan Dewan Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Wilayah;
c. Utusan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz dan seorang lainnya dari unsur perempuan.
d. Pengurus Fraksi Partai di lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat.
(2) Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara;
(3) Setiap DPC, DPCP Luar Negeri dan DPW memiliki 1 (satu) hak suara;
(4) Dewan Pengurus Pusat secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara

Pasal 38
(1) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnnya dua pertiga (2/3) jumlah wilayah dan cabang yang sah;
(2) Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir.
(4) Keputusan Muktamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah peserta yang hadir;
(5) Pemilihan mengenai orang dalam Muktamar dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 39
(1) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung;
(2) Muktamar dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 40
Muktamar Luar Biasa
(1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan:
a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Partai;
b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Umum Dewan Syura dan/ atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB;
c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Umum Dewan Syura dan/ atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB;
(2) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Muktamar berlaku pada Muktamar Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Muktamar, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.

Pasal 41
Musyawarah Kerja Nasional
(1) Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Muktamar dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting;
(2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
(3) Peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 42
(1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Utusan Dewan Pengurus Wilayah Partai;
(2) Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 43
Musyawarah Pimpinan Nasional
(1) Musyawarah Pimpinan merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan nasional yang dinilai strategis;
(2) Musyawarah pimpinan dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 44
(1) Peserta Musyawarah Pimpinan adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah;
(2) Musyawarah Pimpinan adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 45
Musyawarah Wilayah
(1) Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Wilayah yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali
(2) Musyawarah Wilayah memiliki wewenang :
a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah;
b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan;
c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih;
e. Calon Ketua Dewan Tanfidz yang mendapat persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
f. Apabila terdapat calon Ketua Dewan Tanfidz yang tidak disetujui oleh Ketua Dewan Syura terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah.
g. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
h. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

Pasal 46
(1) Peserta Musyawarah Wilayah adalah :
a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Biro, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah;
b. Utusan Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Cabang;
c. Bagi Dewan Pengurus Wilayah yang mempunyai Dewan Pengurus Cabang 10 (sepuluh) ke bawah, maka peserta musyawarah ditambah dengan Dewan Pengurus Anak Cabang yang terdiri dari Ketua Dewan Syura, Ketua Dewan Tanfidz dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Cabang, dengan 1 (satu) hak suara.
d. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara.
(3) Setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara;
(4) Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 47
(1) Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Cabang Partai yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam Musya warah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 48
(1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung;
(2) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 49
Musyawarah Wilayah Luar Biasa
(1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan:
a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPW;
c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPW;
(2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah berlaku pada Musyawarah Wilayah Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Wilayah, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Wilayah Luar Biasa berlangsung.

Pasal 50
Musyawarah Kerja Wilayah
(1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
(2) Musyawarah kerja wilayah diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam (1) satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 51
(1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan utusan dari Dewan Pengurus Cabang Partai;
(2) Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 52
Musyawarah Pimpinan Wilayah
(1) Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Daerah Propinsi yang dinilai strategis;
(2) Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan kebutuhan;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 53
(1) Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang;
(2) Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua(1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 54
Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali;
(2) Musyawarah Cabang memiliki wewenang :
a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang;
b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan;
c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura DPC PKB;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura DPC PKB terpilih;
e. Calon Ketua Dewan Tanfidz yang mendapat persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
f. Apabila terdapat calon Ketua Dewan Tanfidz yang tidak disetujui oleh Ketua Dewan Syura terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah.
g. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
h. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

Pasal 55
(1) Peserta Musyawarah Cabang adalah :
a. Anggota Dewan Pengurus Cabang, Ketua Divisi, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat Cabang;
b. Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang terdiri ketua dan sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Cabang;
c. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Untuk DPC yang jumlah DPAC-nya 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) maka peserta Musyawarah Cabang ditambah dengan utusan dari seluruh DPRt (Dewan Pengurus Ranting) dan memiliki hak yang sama dengan utusan DPAC.
(3) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara;
(4) Setiap Dewan Pengurus Anak Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara;
(5) Dewan Pengurus Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 56
(1) Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Anak Cabang Partai dan Ranting yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 57
(1) Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung;
(2) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 58
Musyawarah Cabang Luar Biasa
(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan:
a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Cabang (DPC);
b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPC;
c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPC;
(2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Cabang berlaku pada Musyawarah Cabang Khusus kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Cabang, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anank Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Cabang Luar Biasa berlangsung.

Pasal 59
Musyawarah Kerja Cabang
(1) Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
(2) Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 60
(1) Peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Cabang Partai;
(2) Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 61
Musyawarah Pimpinan Cabang
(1) Musyawarah Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai strategis;
(2) Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Cabang sesuai dengan kebutuhan;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 62
(1) Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang;
(2) Musyawarah Pimpinan Cabang adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 63
Musyawarah Anak Cabang
(1) Musyawarah Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Anak Cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang setiap (5) tahun sekali.
(2) Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang :
a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Cabang;
b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan;
c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih;
e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang;

Pasal 64
(1) Peserta Musyawarah Anak Cabang adalah :
a. Pengurus Anak Cabang, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom tingkat Anak Cabang;
b. Utusan Dewan Pengurus Ranting yang terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Ranting.
(2) Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara;
(3) Setiap Dewan Pengurus Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara;
(4) Dewan Pengurus Anak Cabang secara kolektif mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 65
(1) Musyawarah Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pengurus Ranting Partai yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang sah;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua(1/2) jumlah peserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 66
(1) Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Cabang berlangsung;
(2) Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 67
Musyawarah Anak Cabang luar Biasa
(1) Musyawarah Anak Cabang luar Biasa dapat diselenggarakan:
a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC);
b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPAC;
c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPAC;
(2) Musyawarah Anak Cabang luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Ranting yang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang berlaku pada Musyawarah Anak Cabang luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Anak Cabang, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Anak Cabang luar Biasa berlangsung.

Pasal 68
Musyawarah Kerja Anak Cabang
(1) Musyawarah Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Anak Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Anak Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
(2) Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 69
(1) Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Anak Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Ranting Partai;
(2) Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 70
Musyawarah Ranting
(1) Musyawarah Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting yang diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Musyawarah Ranting memiliki wewenang :
a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Ranting;
b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan;
c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih;
e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.

Pasal 71
(1) Peserta Musyawarah Ranting adalah:
a. Anggota Dewan Pengurus Ranting, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.
b. Utusan Dewan Pengurus Anak Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Ranting;
c. Dalam keadaan tertentu di mana Dewan Pengurus Anak Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah anggota Ranting Partai yang sah;
(2) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara;
(3) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai satu hak suara.

Pasal 72
(1) Musyawarah Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pengurus Anak Ranting Partai dan/atau anggota Ranting yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua(1/2) jumlah peserta yang hadir;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 73
(1) Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Ranting dan disampaikan kepada Dewan pengurus Anak Ranting dan/atau seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Ranting berlangsung;
(2) Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 74
Musyawarah Ranting luar Biasa
(1) Musyawarah Ranting luar Biasa dapat diselenggarakan:
a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPRt;
c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPRt;
(2) Musyawarah Ranting Khusus dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Anak Ranting yang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Ranting berlaku pada Musyawarah Ranting Khusus kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Ranting, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Ranting selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Ranting luar Biasa berlangsung.

Pasal 75
Musyawarah Kerja Ranting
(1) Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
(2) Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 76
(1) Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Ranting dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Ranting dan/atau beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Ranting Partai;
(2) Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 77
Musyawarah Anak Ranting
(1) Musyawarah Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Anak Ranting yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Musyawarah Anak Ranting memiliki wewenang :
a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Ranting;
b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan;
c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih;
e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk meleng kapi susunan Dewan Pengurus Partai;
f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting.

Pasal 78
(1) Peserta Musyawarah Anak Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting, Ketua Badan Otonom tingkat Anak Ranting dan seluruh anggota yang sah.
(2) Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai hak bicara;
(3) Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai satu hak suara.

Pasal 79
(1) Musyawarah Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah anggota yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 80
(1) Rancangan materi Musyawarah Anak Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Ranting berlangsung;
(2) Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 81
Musyawarah Anak Ranting luar Biasa
(1) Musyawarah Anak Ranting Khusus dapat diselenggarakan:
a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt);
b. Untuk melakukan pemberhenti an secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPARt;
c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPARt;
(2) Musyawarah Anak Ranting luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting yang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Anak Ranting berlaku pada Musyawarah Anak Ranting Khusus kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Anak Ranting, yaitu harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Pengurus Anak Ranting selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Anak Ranting luar Biasa berlangsung.

Pasal 82
Musyawarah Kerja Anak Ranting
(1) Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Anak Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Anak Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
(2) Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.

Pasal 83
(1) Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting dan beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Anak Ranting partai;
(2) Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Anak Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.
BAB X
RAPAT – RAPAT

Pasal 83
(1) Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut :
a. Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus Partai sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekretaris dan Anggota Dewan Syura; unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/Biro/ Divisi/Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom;
b. Rapat Gabungan Dewan Pengurus Partai: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Syura atau Dewan Tanfidz yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris dan Anggota Dewan Syura; unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/ Biro/ Divisi/ Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom;
c. Rapat Dewan Syura: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Syura dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris dan Anggota Dewan Syura, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dan bila dipandang perlu dapat pula dihadiri oleh unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; dan Pengurus Departemen/ Biro/ Divisi/ Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom;
d. Rapat Dewan Tanfidz : yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Tanfidz dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris, unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/ Biro/ Divisi/ Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom; yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ;
e. Rapat Pengurus Harian: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Tanfidz dan hanya dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Tanfidz;
f. Rapat-rapat lain bila dipandang perlu.
(2) Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat partai ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal tidak dapat dicapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
(3). Ketentuan mengenai mekanisme, quorum, pengambilan keputusan, dan hal lainnya berkaitan dengan jenis-jenis rapat partai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai;

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 85
(1) Besar uang pangkal angggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
(2) Besarnya uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
(3) Uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan dialokasikan sebagai berikut :
a. Dewan Pengurus Pusat memperoleh 10 (sepuluh) persen;
b. Dewan Pengurus Wilayah memperoleh 20 (dua puluh) persen;
c. Dewan Pengurus Cabang memperoleh 70 (tujuh puluh) persen.
(4) Hal-hal yang menyangkut keuangan Partai dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Partai kepada seluruh Dewan Pengurus Partai menurut tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan.
(5) Tahun buku Partai dimulai setelah terpilihnya Dewan Pengurus Partai yang baru pada setiap tingkatan dan berakhir pada tahun berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan-peraturan Partai;
(2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh muktamar;
(3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 April 2005

MUKTAMAR II

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA KE III

dr. H. Sugiat Ahmad Sumadi SKM
Ketua

Hj. Zunatul Mafruchah
Sekretaris

--------------------------------------------------------------

Sumber : http://www.dpp-pkb.org

Lambang dan Arti

2007-03-22T18:25:00.000+07:00

1. Arti Gambar adalah sebagai berikut :
a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar;
b. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.
c. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

2. Arti warna adalah sebagai berikut :
a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan Partai;
c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

Sumber : http://www.dpp-pkb.org

Naskah Deklarasi PKB

2007-03-22T18:14:00.000+07:00

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi; tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di dalam tatanan kehidupan yang demokratis itu warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Swt, serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 R. Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M

Para Deklarator

MUNASIR ALI
ILYAS RUCHIYAT
ABDURRAHMAN WAHID
A. MUSTOFA BISRI
A. MUHITH MUZADI

Sumber : http://www.dpp-pkb.org

Mabda' Siyasiy

2007-03-22T17:59:00.000+07:00

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-'adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta'awun) dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus selalu ditegakkan.

Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang dan pangan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

3. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sitem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipan kepada manusia yang oleh manusia hanya boleh diberikann pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

5. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Mafestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak tak terbatas dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan induvidualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dengan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

6. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dam ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dal permusyawaratan/perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, koperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

7. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untul mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

8. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Sumber : http://www.dpp-pkb.org

Kronologi Pendirian PKB

2007-03-22T17:55:00.000+07:00

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Sumber : http://www.dpp-pkb.org

Susunan Kepengurusan DPP PKB 2005-2010

2007-03-22T17:42:00.000+07:00

Berikut ini susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Periode 2005 - 2010, sebagaimana hasil Muktamar II PKB di Semarang.

DEWAN SYURA

Ketua Umum : KH. Abdurrahman Wahid
Ketua : HZ. Arifin Junaidi
Ketua : Drs. KH. Hamdun Ahmad
Ketua : dr. H. Sugiat Ahmad Sumadi, SKM.

Sekretaris : H. Muhyidin Arubusman
Wakil Sekretaris : KH. Aminulloh Muchtar
Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc.

Anggota :
TGH. Turmudzi Badruddin
KH. Nadlir Muhammad
KH. Hamdan Halid, Lc.
Prof . Drs. KH. Cecep Syarifuddin, MPd.
Dr. KH. Manarul Hidayat
Prof. H. John Wumu, SE
Nyai Hj. Nurhaidah Dawam Anwar
Ratu Krishna Bagoes Oka
Dr. Nur Rofi’ah
Drs. TGK. H. Ali Hanafiyah
KH. Ahmad Rawi
Dra. Hj. Lilik Nur Cholidah
Dra. Hj. Anisah Mahfudz
Drs. H. Rahim Assegaf, M.Si
Drs. H. Amiruddin Nahrowi
Dra. Hj. Ida N. Ida Nurhalida, M.Pd.
Dra. Hj. Umi Chusnul Chotimah, MA.

DEWAN TANFIDZ

Ketua Umum : H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Wakil Ketua Umum : H. Ali Maskyur Musa, M.Si.
Ketua : Dr. H. Lalu Misbah Hidayat, SE., M.Si.
Ketua : Drs. H. Andy M. Ramli, M.Pd.,Dipl.M.
Ketua : Drs. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., MH
Ketua : Hermawi F. Taslim, SH.
Ketua : Dra. Hj Maria Ulfa Anshor, MA.
Ketua : Ir. Muamir Mu’in Syam
Ketua : Hj. Nursyahbani Katjasungkana, SH
Ketua : Dr. Maria Pakpahan, MA., M.Sc.
Ketua : Drs. Hendi Kariawan, MA
Ketua : H. M. Rosehan NB, SH
Ketua : Drs. H. Ahmad Ni’am Salim

Sekretaris Jenderal : Ir. H. Muhammad Lukman Edy, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
Wakil Sekretaris Jenderal : Yenny Zannuba Wahid
Wakil Sekretaris Jenderal : H. Imam Nahrawi, S.Ag.
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Muh. Hanif Dhakiri
Wakil Sekretaris Jenderal : Rieke Diah Pitaloka, M.Hum
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Eman Hermawan
Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Hj. Ida Fauziyah
Wakil Sekretaris Jenderal : Anak Agung Ngurah Agung, SE
Wakil Sekretaris Jenderal : H. Marwan Jakfar, SE., SH
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Alexius Gregorius Plate

Bendahara Umum : Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si.
Wakil Bendahara : H. Bachrudin Nasori, S.Si, MM.
Wakil Bendahara : Drs. H.A. Nasichin, MBA., AAAIJ
Wakil Bendahara : H. Aris Junaidi, SE.
Wakil Bendahara : H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag

Sumber :
http://www.dpp-pkb.org